Prosedur Nikah di Indonesia

Untuk menikah dan mencatatkan diri di KUA calon pengantin harus mengikuti beberapa prosedur dan proses, baik mulai dari mengurusi surat-surat dari kelurahan sampai kepada pernikahan di KUA. Dalam pedoman oprasional hal pernikahan UU No. 1 tahun 1974, PP. No. 1 tahun 1975, KMA No. 2 tahun 1990 yang disempurnakan dengan KMA No. 298 tahun 2003, KMA 477 dan PMA No. 11 tahun 2007 menerangkan tentang pernikahan dan beberapa syarat untuk nikah itu sendiri.
1. Pendaftaran/Administrasi Nikah
Pasangan calon pengantin yang akan menikah harus mendaftar dan membawa persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Keterangan untuk Nikah ( N.1)
b. Surat Keterangan Asal-usul (N.2)

c. Surat Persetujuan Mempelai (N.3)
d. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Akta Kelahiran
f. Pas Photo ukuran 2 x 3 = masing-masing 4 lembar berwarna biru
3 x 4 = masing-masing 1 lembar
g. Surat izin komandan bagi anggota ABRI/ Polisi.
h. Dispensasi Camat bagi pendaftar yang kurang dari 15 hari kerja
i. Izin Pengadilan Agama bagi calon pengantin dibawah umur
j. Akta Talak/Cerai (asli) bagi duda/janda
k. Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi yang beristri lebih dari seorang.
l. Surat Keterangan Mati (N.6) bagi duda/janda yang ditinggal mati
m.Surat Rekomendasi Nikah bagi wanita dan bagi laki-laki Surat Numpang Nikah dari Kecamatan tempat tinggal.
n. Mengisi SSBP yang telah disediakan KUA dan langsung menyetorkannya ke kantor POS dan GIRO jatimakmur
Adapun persyaratan pernikahan campuran bagi WNA adalah sebagai berikut,
a. Akta Kelahiran
b. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian
c. Surat Keterangan Model K 11 dari Dinas Kependudukan
d. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang tinggal di Indonesia.
e. Keterangan Izin Masuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi
f. Foto copy pasport yang dilegalisir dari Kedutaan dan diperlihatkan aslinya.
g. Surat keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomat yang bersangkutan.
Semua berkas pasangan calon pengantin tersebut akan diperiksa untuk didaftarkan dibagian pendaftaran dan calon pengantin mengisi formulir.

  • Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran atau pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000, adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) baik pernikahan dilaksanakan di KUA maupun di rumah masing-masing.

  • Bimbingan/Penataran Calon Pengantin

Setelah melakukan pendaftaran pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan/penataran calon pengantin yang dilaksanakan pada waktu 15 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Bimbingan/penataran tersebut dilaksanakan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Untuk pembimbing/penatar yaitu Kepala KUA, Penghulu, MUI Kecamatan Pondok Gede, PKK, PUSKESMAS, Penais/penyuluh dan pengawas pendais. Didalamnya disampaikan tentang hal-hal munakahat, UU perkawinan, kesehatan ibu dan anak, PUSKESMAS dan lain-lain yang bersangkutan dengan pernikahan.

About these ads

4 Responses

  1. Woah, ternyata begitu toh.. Baru tahu saya detailnya.. Thanks banget ya Mass.. ˆ⌣ˆ

  2. Apa bisa bernikah d Jakarta bagi org yg bukan kerakyatan Indonesia.?
    Terima kasih

    • berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, bagi WNA yang ingin menikah dengan WNI bisa saja melaksanakan nikah di jakarta untuk dicatatkan berdasarkan aturan hukum Indonesia. akan tetapi bagi bagi yang menikah dengan sesama WNA, harus melapor ke kantor kedutaan negara yang bersangkutan. karena masing-masing negara mempunyai aturan hukum masing-masing yang berbeda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: